Scroll untuk baca artikel
HeadlinePar-Pol

Pengamat: Program Capres 2024 Belum Tepat Sasaran untuk Kesejahteraan Rakyat

×

Pengamat: Program Capres 2024 Belum Tepat Sasaran untuk Kesejahteraan Rakyat

Sebarkan artikel ini

Suarapena.com, JAKARTA – Dewi Rahmawati, seorang peneliti sosial dari The Indonesian Institute Research (TII), menilai bahwa program kerja yang ditawarkan oleh tiga calon presiden (capres) yang akan bertarung di Pemilu 2024 belum sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat dalam hal kesejahteraan.

“Jika melihat kondisi di lapangan saat ini dan visi misi yang disampaikan oleh capres malam ini, saya melihat program mereka masih belum menyelesaikan masalah pokok terkait kesejahteraan,” ujar Dewi sebagai tanggapan atas segmen awal Debat Kelima Capres Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu malam (4/2/2024).

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Dewi mengatakan, salah satu masalah pokok yang tidak terjawab oleh program kerja atau visi misi ketiga capres adalah pemenuhan hak atas kebutuhan dasar setiap individu.

Kebutuhan dasar tersebut, menurutnya, mencakup stabilitas harga pangan; kemampuan membeli rumah yang layak dan terjangkau; serta peningkatan daya beli masyarakat.

Berita Terkait:  Jababeka Kolaborasi dengan Polres Metro Bekasi dan KPUD Gelar Sosialisasi Pengamanan Pemilu 2024

Selain itu, Dewi juga menyebutkan masalah kebijakan perlindungan sosial, baik untuk aspek kesehatan maupun jaminan hari tua, masih perlu diperbaiki skemanya.

Dia juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kerja sama yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga masyarakat sipil.

Berhubungan dengan aspek pendidikan, misalnya, dia mengatakan langkah penting yang harus diambil oleh presiden terpilih nantinya adalah memetakan masalah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait secara langsung.

Berita Terkait:  Panduan Lengkap Cara Pindah TPS untuk Pemilu 2024, Cek Disini

Langkah itu penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang hanya fokus pada satu masalah saja dan mengabaikan masalah lain yang sama pentingnya.

“Tidak adil rasanya jika kita membandingkan permasalahan kesejahteraan pendidik yang berada di perguruan tinggi dengan pendidik atau guru yang berada di tingkat pengajaran sekolah saja,” kata Dewi. (sng/ant)