Suarapena.com, JAKARTA – Kenaikan harga beras di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdampak pada kehidupan sejumlah warga miskin yang harus mencari sisa gabah padi di sawah. Anggota Komisi II DPR RI Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra menanggapi kondisi tersebut dengan menekankan pentingnya pengaturan tata niaga pangan dari tingkat desa.
“Indonesia seharusnya tidak mengalami kelangkaan pangan. Pemerintah harus benar-benar turun tangan dan mengawasi pasokan dan permintaan pangan dari desa. Kita harus memperkuat peran penyuluh, teknologi dan pendampingan di semua sektor. Sehingga kita bisa mengontrol ketersediaan pangan di setiap desa,” ujar Gus Adhi, Minggu (10/9/2023).
Gus Adhi, yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, mengusulkan agar kepala desa diberdayakan sebagai penggerak sektor pertanian dan KUD sebagai lembaga keuangan, pengolahan dan pengatur tata niaga pangan desa.
“Kalau ini dilakukan secara masif, saya yakin Indonesia bisa kembali menjadi negara agraris dan mandiri pangan dan kita bisa terbebas dari praktik-praktik mafia pangan,” kata Gus Adhi.
Dia menambahkan bahwa potensi lahan dan sumber daya manusia pertanian Indonesia masih bisa dioptimalkan asal ada dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi, bantuan modal, teknologi dan pendampingan pasca panen. Hal ini harus dimulai dari skala kecil tapi nyata.
Menurut Gus Adhi, hal ini akan menjadi contoh yang baik dan bisa menarik minat petani lainnya. Karena saat ini petani di Indonesia bekerja secara mandiri dan lembaga penelitian yang ada masih kurang produktif. Jika ada perubahan yang signifikan dalam hal ini, dampaknya akan lebih besar lagi.
“Mari kita gerakkan pertanian kita secara serius untuk kebanggaan kita bersama dan untuk kesejahteraan masyarakat kita,” tutupnya. (ssb/aha)
