SUARAPENA.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Bekasi Anti Korupsi (PB-Aksi) lakukan aksi demonstrasi menuntut Kepala Kejaksaan (Kajari) Kabupaten Bekasi mundur dari jabatannya. Aksi demonstrasi ini dilakukan di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/9/2017) siang.
Koordinator aksi demonstrasi Rahmat Hidayat menilai korupsi di Kabupaten Bekasi terlalu mengakar dan sulit dihapuskan. Oleh karena itu harus ada tindakan tegas dari pihak berwajib.
“Korupsi di Kabupaten Bekasi laksana tradiri yang diwarisi,” ujar Rahmat.
Dalam aksinya ini, massa membawa puluhan tuntutan terkait kasus dugaan korupsi. Seperti ambruknya SMAN 1 Muaragembong, pemasangan instalasi fiber optik, halte bus di atas trotoar, pemindahan tiang listrik, pembangunan Jembatan Bagedor, dan lain sebagainya.
Selain membawa atribut aksi bertuliskan kecaman-kecaman dugaan korupsi, juga membawa spanduk serta melakukan tabur bunga dan melempari Kantor Kejari dengan alat kontrasepsi berupa kondom.
Massa pun sempat meneriakkan agar Kejari Kabupaten Bekasi mundur dari jabatannya. Pasalnya sederetan kasus-kasus dugaan korupsi tak kunjung diselesaikan.
Dengan tidak adanya tindakan tegas dari pihak berwajib, maka bagi Rahmat praktik korupsi seperti menjadi sesuatu yang suci. Aparat penegak hukum seperti Kejari, kata dia, hanya basa-basi tanpa taring.
“Bekerja tanpa taji, nihil nyali. Yang justru (diduga) melenggangkan praktik korupsi dengan membiarkan uang rakyat terus dicuri,” kritiknya.
Dia menambahkan, rakyat terus menjerit atas kenyataan yang semakin pahit. Kemiskinan, gizi buruk, pengangguran, sekolah roboh, jalan rusak, pasar kumuh menjadi masalah sosial yang tak terselesaikan.
“Belum lagi kemacetan dan keblangsakan-keblangsakan rakyat lainnya jadi potret nyata paradoks sosial Kabupaten Bekasi,” tambahnya.
Maka dari itu pihaknya menuntut kepada Kepala Kejari (Kajari) untuk membuktikan janji-janjinya untuk memberantas korupsi di Kabupaten Bekasi.
“Jika Kajari tidak mampu membuktikan janjinya, lebih baik pergi dari Kabupaten Bekasi dan membuat surat pernyataan mundur atau pensiun dini,” tegasnya. (sng)
