Scroll untuk baca artikel
Par-Pol

Deddy Sitorus: Pemerintah Harus Adil dalam Pemberian Konsesi Tambang

×

Deddy Sitorus: Pemerintah Harus Adil dalam Pemberian Konsesi Tambang

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus

Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Senayan, Jakarta, kemarin, menegaskan bahwa pihaknya tidak menentang kebijakan pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan, yang merupakan janji Presiden Jokowi.

Namun, ia mempertanyakan pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang menyatakan bahwa izin tersebut diberikan berdasarkan perjuangan ormas keagamaan untuk negeri.

Advertisement
Scroll ke bawah untuk lihat konten

“Bagaimana dengan pihak lain yang juga berjuang untuk negeri namun tidak memiliki hak yang sama? Anak cucu para pahlawan kita, di mana hak mereka terhadap sumber daya alam itu? Juga masyarakat di pinggiran tambang itu, Pak? Kapan akan dihargai hak mereka juga untuk menikmati kekayaan alam itu, Pak?,” ujar Deddy seraya bertanya, Rabu (12/6/2024).

Berita Terkait:  DPR RI Tetapkan 23 Anggota BKPN Periode 2023-2026, Komitmen Profesionalisme dan Tanggung Jawab Ditekankan

Deddy menyoroti keadilan bagi masyarakat adat dan penduduk asli di sekitar tambang. Ia menyebut masyarakat Kalimantan yang setiap hari bekerja di tambang hanya bisa ‘gigit jari’ melihat banyaknya sumber daya alam mereka yang diambil.

Berita Terkait:  Pemerintah Diminta Tak Sembrono Buka Larangan Ekspor Pasir Laut

“Masyarakat adat, penduduk asli, di mana hak mereka, Pak? Mereka yang berdiam dari ribuan tahun di republik ini, di Dapil saya Kalimantan Utara, ratusan kapal tiap hari ada di laut memindahkan batubara untuk diekspor, mereka cuma gigit jari. Jangankan tambang, tanah mereka pun diambil untuk yang namanya plasma dan ini yang sampai sekarang konflik semua, Pak,” beber Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Berita Terkait:  Meningkatkan Dukungan untuk Wirausaha Baru Disebut Sebuah Prioritas Nasional

Deddy berharap pemerintah dapat berlaku adil dan tidak hanya memperhatikan salah satu elite saja.

“Ini kan ada dipikirkan juga, Pak (keadilan untuk semua), terutama masyarakat asli di sana, masyarakat setempat, banyak organisasi adat di Kalimantan, Pak. Hampir semua desa, kecamatan itu ada lembaga adatnya, Pak. Kapan mereka mendapatkan remah-remah kekayaan alam kita ini?,” tegas Legislator Dapil Kalimantan Utara tersebut seraya bertanya kembali. (r5/bia/rdn)