Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Ahmad Basarah, meminta pengelola kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran untuk menyiapkan data lengkap terkait aset serta kontrak pengelolaan yang telah berjalan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) GBK dan Kemayoran bersama sejumlah lembaga, seperti Indef, LP3ES, dan IAP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Basarah menilai, kedua kawasan tersebut merupakan aset strategis yang menjadi bagian dari identitas bangsa sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab.
“Kita tahu kedua aset ini merupakan kebanggaan nasional yang seharusnya menjadi pusat peradaban bangsa kita, terutama GBK yang mengambil nama besar sang proklamator untuk difokuskan sebagai kompleks olahraga nasional,” kata Basarah.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi, khususnya terkait pendapatan dari pengelolaan kawasan. Menurut dia, transparansi diperlukan untuk memastikan akuntabilitas serta kontribusi terhadap penerimaan negara.
Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar, menyoroti kondisi sejumlah fasilitas di kawasan Kemayoran yang dinilai belum tertata dengan baik.
Ia menyebutkan, beberapa area seperti bursa mobil, apartemen, hingga rumah susun terlihat kurang terawat.
“Terutama di Kemayoran itu bursa mobil dan apartemen sangat kelihatan lusuh tidak diperbaiki sebagaimana mestinya, kemudian rusun juga sudah sangat kumuh,” ujar Bias.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah titik. Padahal, kawasan tersebut dinilai memiliki potensi, salah satunya dengan keberadaan sejumlah sekolah internasional.
Menurut Bias, kondisi fisik kawasan yang kurang terawat dapat berdampak terhadap minat investor.
“Sisi baiknya sudah banyak sekolah-sekolah internasional yang berada di Kemayoran, namun jalan-jalan yang ada sudah banyak yang rusak. Di sisi lain, banyaknya bangunan yang terlihat kumuh juga akan berdampak pada pandangan investor nantinya,” kata dia.
DPR berharap, dengan pengawasan yang lebih ketat, pengelolaan kawasan GBK dan Kemayoran dapat diperbaiki sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi negara sekaligus menjaga citra sebagai aset nasional. (r5/aha)
