Suarapena.com, JAKARTA – Wacana Presiden Prabowo Subianto mengenai pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin.
Ia menyatakan bahwa meski penting untuk mengkaji model pemilu yang lebih efisien, perubahan yang lebih substansial justru harus dimulai dari aktor politik itu sendiri.
Menurut Zulfikar, selain merancang model pemilu yang tepat guna mendalami demokrasi (deepening democracy), perubahan perilaku para aktor politik, seperti partai politik dan calon kepala daerah, menjadi kunci utama untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia.
“Modelnya jangan hanya direkayasa, tetapi para aktor politik juga harus mau berubah. Partai, pasangan calon, dan pemilih harus diajak untuk berubah,” ujar Zulfikar dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).
Meski demikian, Zulfikar mendukung gagasan Pilkada yang tetap dilaksanakan secara langsung, namun dengan sejumlah rekayasa agar menghindari ekses negatif, seperti tingginya biaya politik.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pemisahan waktu pelaksanaan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.
Menurutnya, Pemilu Lokal bisa dilaksanakan serentak untuk memilih DPRD tingkat kabupaten/kota beserta kepala daerahnya, sedangkan Pilkada tingkat provinsi bisa diadakan setahun setelahnya, beriringan dengan Pemilu Nasional.
Ia juga mengusulkan penegakan hukum yang lebih optimal, seperti penguatan Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu), serta pembiayaan partai politik melalui APBN untuk mengurangi potensi dampak negatif dari Pilkada langsung.
Selain itu, Zulfikar juga mendorong agar kampanye lebih menekankan pada dialog dan interaksi langsung antara calon dengan pemilih, serta pengurangan alat peraga kampanye (APK) dan pembatasan kampanye besar yang rawan terjadi money politics.
Dengan pendekatan kampanye yang lebih berbasis pada program nyata dan pengurangan manipulasi suara, Zulfikar meyakini bahwa demokrasi akan semakin berkembang dan masyarakat akan lebih cerdas dalam memilih pemimpin berdasarkan kualitas program yang ditawarkan, bukan sekadar hiburan politik. (r5/rdn)
