Suarapena.com, JAKARTA – Junimart Girsang, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, menuntut Kepala Kantor Regional VI BKN Medan untuk melakukan verifikasi ketat terhadap seluruh proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tes CASN 2023. Hal ini karena ada dugaan adanya mafia tenaga honorer yang memanfaatkan kesempatan dalam seleksi pegawai sipil negara, baik CPNS maupun Calon PPPK.
Disebutkan, praktik mafia tenaga honorer muncul seiring dengan dibukanya penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) baik formasi CPNS maupun PPPK. Apalagi akan ada penghapusan tenaga honorer sehingga kebutuhan untuk lolos seleksi tes di tahun ini semakin tinggi. Junimart Girsang secara tegas meminta pemerintah, termasuk setiap Kantor Regional BKN untuk melakukan verifikasi dan pengawasan ketat.
Minat untuk menjadi ASN saat ini sangat tinggi karena ada wacana dari Pemerintah untuk penghapusan tenaga honorer. Akibatnya, mafia tenaga honorer yang berusaha meloloskan,
“Saya telah menyampaikan beberapa kali kepada Menteri PAN-RB supaya dilakukan investigasi audit, bekerja sama dengan BPKP. Kasus mafia tenaga honorer ini harus segera ditangani.”
“Laporan yang masuk bahwa tenaga honorer yang diajukan ke pusat ternyata bukan tenaga honorer yang memang telah mengabdi di instansinya. Ini pun menjadi catatan untuk Kantor Regional BKN untuk bantu memverifikasi dan mengawasi secara ketat jangan sampai terjadi hal seperti ini,” ujarnya, setelah memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Regional VI BKN Medan, Jumat (01/12/2023).
“Kasus mafia tenaga honorer ini harus segera ditangani. Laporan yang masuk bahwa tenaga honorer yang diajukan ke pusat ternyata bukan tenaga honorer yang memang telah mengabdi di instansinya,” kata dia.
Menurut Junimart, para mafia tenaga honorer melaksanakan aksinya seperti sebuah sindikat. Oleh karena itu, hal ini merupakan kejahatan yang tentu harus ditindak tegas. Junimart menegaskan perlunya penyelidikan dan investigasi segera dilakukan baik dari Pemerintah maupun stakeholder terkait supaya hal-hal semacam ini tidak semakin berkembang dan menjadi momok bagi masyarakat Indonesia, khususnya tenaga honorer yang memang benar-benar mengabdikan diri.
“Verifikasi tenaga honorer ini sangat penting karena mafia tenaga honorer pastilah sebuah sindikat yang aksinya dilancarkan oleh banyak pihak. Ini adalah sebuah pelanggaran, dan jelas harus segera ditindak. Kami minta segera lakukan investigasi, tindak tegas pelaku serta oknum-oknum terlibat,” tutup Junimart kepada Parlementaria. (blf/rdn)
