Suarapena.com, JAKARTA – Konflik antara Israel dan Palestina kembali memanas setelah pasukan Hamas menyerang wilayah selatan Israel di jalur Gaza pada Sabtu (7/10/2023).
Serangan ini memicu balasan dari Israel yang menargetkan posisi-posisi Hamas di Gaza. Akibatnya, puluhan orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam bentrokan yang terus berlangsung.
Menyikapi situasi ini, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengajak semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghentikan kekerasan dan membuka jalur dialog untuk mencari solusi damai.
Dia juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan akar masalah konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 1948.
“Komisi I DPR RI meminta semua pihak yang berkonflik untuk menghentikan segala bentuk provokasi dan mulai memikirkan jalur dialog, dan solusi jangka pendek serta jangka panjang,” kata Meutya dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (11/10/2023).
Menurut Meutya, solusi jangka pendek yang harus dilakukan adalah menghentikan segala bentuk kekerasan, baik oleh pihak Israel maupun Hamas.
Dia juga menekankan pentingnya dukungan dari negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Iran, dan Lebanon, untuk mendorong perdamaian berdasarkan hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional.
“Solusi jangka panjang yang harus diwujudkan adalah two-state solution, di mana terbentuknya negara Palestina merdeka yang berdaulat dan berbatasan dengan Israel sesuai dengan resolusi PBB,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya menilai, konflik antara Israel dan Palestina saat ini tidak lepas dari akar konflik yang terjadi sejak tahun 1948 yakni direbutnya wilayah Palestina oleh Israel. Ditambah dengan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi oleh Israel terhadap rakyat Palestina selama bertahun-tahun.
“Maka dari itu, Komisi I DPR meminta PBB untuk berperan lebih aktif dalam memulai proses dialog dan berusaha menyelesaikan akar konflik utama antara Israel dengan Palestina. Tidak terlihatnya PBB dalam upaya penyelesaian konflik Palestina menjadi kritik tajam terhadap eksistensi lembaga ini. PBB pun harus menolak segala solusi yang diputuskan secara sepihak,” ucapnya.
Komisi I DPR juga mengingatkan agar sikap pemerintah Indonesia terus konsisten berpegang teguh pada amanat konstitusi yang menentang berbagai bentuk penjajahan di muka bumi, dan terus mendukung kemerdekaan Palestina.
Termasuk, meminta kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk sesegera mungkin melakukan evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Gaza, serta semaksimal mungkin menjaga keamanan WNI yang berada di kawasan konflik, baik di Gaza maupun Tepi Barat.
“Sesuai dengan tujuan Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu ‘melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia’,” imbuhnya. (r5/hal)
