Suarapena.com, YOGYAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meluncurkan program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (21/10/2022).
Program RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan ini didesain untuk memperkuat tata kelola birokrasi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan.
Terdapat sembilan pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan pada tahap pertama, dan 23 pemda pada tahap kedua.
“Pengentasan kemiskinan adalah program prioritas Presiden Jokowi. Itulah kenapa kita bikin RB Tematik kemiskinan.
Kita akan memperkuat tata kelola birokrasinya, jadi bukan pada program kemiskinannya, karena kalau bicara program tentu tergantung karakteristik daerah,” tutur Menteri Anas.
RB tematik penanggulangan kemiskinan lanjut Anas, akan mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan regulasi/kebijakan, hingga reformulasi program/kegiatan.
“Program ini diharapkan bisa berdampak dan dirasakan masyarakat, dan bukan hanya soal prosedural administratif,” katanya.
Anas mengaku terdapat sejumlah tantangan dalam pengentasan kemiskinan, diantaranya terdapat target penurunan kemiskinan di level 7 persen pada 2024, dan target kemiskinan ekstrem 0 persen ditahun yang sama pula.
Namun, hal itu dapat ditepis dengan komitmen bersama dan kemauan untuk berkolaborasi.
Di tempat yang sama, Rektor UGM Prof. Ova Emilia berharap birokrasi bukan sekadar instrumen teknis atau mesin pelaksana mekanis namun menjadi cerminan dari sebuah penataan cara berpikir dan habitus bertindak.
“Maka dititik ini birokrasi memberikan roh dalam keberlangsungan sistem tata kelola pemerintahan, termasuk soal pengentasan kemiskinan,” ujar Prof. Ova.
Jika dilihat dalam sudut pandang filosofi, Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, kemiskinan perlu dilihat tidak hanya dari sudut pandang ekonomi semata.
Tetapi harus dimoderasi melalui pendidikan karakter, dengan meng-update nilai-nilai gemi, nastiti, ngati-ngati selaras dengan konteks kekinian melalui intervensi literasi keuangan.
“Inilah yang dimaksud dengan konsep transformasi dari nilai filosofis ke nilai praksis,” ungkapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Dewan Guru Besar UGM, Majelis Wali Amanat UGM, Senat Akademik dan Dekan Fakultas UGM, serta para kepala daerah yang menjadi pilot project. (Bo/Pr)
