Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, meminta para pemangku kepentingan industri perfilman untuk menyatukan pandangan terkait usulan revisi Undang-Undang Perfilman.
Menurut Samuel, berbagai masukan yang diterima DPR hingga saat ini masih beragam dan sebagian besar memiliki substansi yang sama. Karena itu, ia menilai diperlukan forum bersama agar usulan yang disampaikan lebih terarah dan efektif.
Hal tersebut disampaikan Samuel saat bertemu dengan Yayasan Sinema Yogyakarta atau Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (5/6/2026).
“Pertama, para stakeholder ini sebaiknya bisa bersatu mengobrol di satu ruangan untuk menentukan persisnya apa yang perlu diusulkan agar lebih terarah. Kedua, dari berbagai pendapat yang masuk selama ini, ada beberapa usulan baru tetapi banyak juga masukan yang sifatnya berulang,” kata Samuel.
Ia mengatakan, penyatuan pandangan antarpelaku industri menjadi penting agar pembahasan revisi regulasi perfilman dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut.
Selain menyoroti revisi regulasi, Samuel juga menilai tantangan distribusi film nasional masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Menurut dia, sistem pemutaran film di bioskop saat ini berjalan berdasarkan skema bisnis ke bisnis atau business to business (B2B).
Karena itu, berbagai pihak perlu mencari solusi bersama guna memperkuat distribusi dan akses terhadap karya perfilman nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Samuel turut menanggapi penyelenggaraan Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF). Ia mendorong penyelenggara untuk menyiapkan konsep pengembangan festival secara lebih matang sebagai dasar dalam memperoleh dukungan yang lebih luas.
“Saran saya perlihatkan dulu konsepnya secara utuh, kemudian saya secara pribadi bisa turut mendukung atau memperjuangkan hal tersebut secara optimal. Apalagi jangkauan JAFF ini sudah mencapai kawasan Asia Pasifik yang terbukti positif dan saling mengisi dengan acara perfilman lainnya,” ujarnya.
Samuel menambahkan, dirinya akan terus menyerap aspirasi dari pelaku industri film swasta untuk menjadi bahan masukan dalam pembahasan bersama pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankannya akan difokuskan pada kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam upaya memperkuat ekosistem perfilman nasional.
Menurut dia, sinergi antara pemerintah dan pelaku industri diperlukan untuk menciptakan iklim perfilman yang lebih sehat dan mendukung perkembangan industri kreatif nasional. (r5/rdn)
