Suarapena.com, JAKARTA – Krisis air bersih menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, yang meminta Pemerintah Pusat menjadi ujung kebijakan dalam mengatasi krisis air bersih.
“Jadi krisis air bersih bukan hanya tanggung jawab Pemda saja, tapi pusat pun harus bisa turut berperan. Termasuk dengan mencakup investasi infrastruktur pengelolaan air yang berkelanjutan sehingga pusat tidak seperti lepas tangan terhadap kendala di daerah,” ujar Andi Iwan dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).
Menurut Andi Iwan, ada beberapa langkah jangka panjang yang dapat dilakukan Pemerintah untuk mengatasi krisis air bersih. Di antaranya adalah memperluas ruang tampung air dengan pembangunan bendungan, menyediakan tempat titik suplai air di berbagai daerah terdampak, dan menggunakan teknologi pemurnian air.
Andi Iwan juga mengingatkan dampak negatif dari krisis air bersih bagi masyarakat dan perekonomian. Ia menilai, ketidakstabilan pasokan air dapat mengganggu produksi pertanian, mengurangi hasil panen, meningkatkan harga makanan, mengganggu operasi industri, mengurangi produksi, meningkatkan biaya operasional, dan menurunkan ekonomi di tingkat lokal dan nasional.
Selain itu, ketidaktersediaan air bersih yang memadai juga dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular yang terkait dengan air. Penyakit tersebut, menurutnya, seperti diare, kolera, dan penyakit kulit.
“Masyarakat dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah adalah yang paling rentan terhadap penyakit-penyakit ini. Oleh karena itu, prioritas utama Pemerintah haruslah melibatkan upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman krisis air bersih. Salah satunya dengan peningkatan infrastruktur pengelolaan air,” paparnya. (sp/pun/aha)
