Suarapena.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai anggaran Rp71 triliun untuk program makan bergizi gratis yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 masih masuk akal.
Meski alokasi anggaran bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi sudah mencapai Rp500 triliun, Said yakin tambahan alokasi anggaran untuk program makan gratis ini tidak akan mengganggu fiskal negara.
“Menurut saya masih make sense (anggaran 71 triliun untuk makan bergizi gratis), bahkan pernah kita mencapai Rp540 triliun, dan kini mencapai Rp570 triliun,” kata Said dalam keterangannya, Rabu (26/6/2024).
Alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun itu juga menjadi harapan bagi para legislator di Banggar. Karena menurutnya, isu yang berkembang soal angka anggaran untuk program tersebut sejauh ini cukup dahsyat.
“Seakan-akan di 2025 itu langsung Rp430 triliun, saya yakin Presiden terpilih sudah memiliki hitung-hitungan secara cermat tentang fiskal kita,” tutur Said.
Said juga menceritakan dalam rapat DPR beberapa waktu lalu terkait rencana kerja pemerintah (RKP), ada keleluasaan bagi pemerintah baru untuk menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan visi dan misi presiden terpilih. Sehingga, dalam nota keuangan pengantar dari Presiden pada Sidang Tahunan DPR RI pada 16 Agustus mendatang, menurutnya angka Rp71 triliun itu sudah bisa masuk di dalam belanja pusat.
“Persoalannya tinggal kementerian mana (yang akan menjelaskan)? apakah Kemensos, apakah Kementerian Pendidikan, apakah Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah,” pungkas dia.
Sebelumnya, pada Senin (24/6/2024), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Program makan bergizi gratis ini seperti yang sudah diketahui, merupakan salah satu program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran. Pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama. (r5/at)
